Bentuk Mental Anti Korupsi Sejak Dini, Kemahasiswaan Adakan Webinar Bersama Kpk

Pelibatan kelompok masyarakat sipil dan media pada akses pembuatan kebijakan harus dijamin oleh Pemerintah dan DPR agar kebijakan tersebut akuntabel. Otoritas antikorupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya agar alokasi sumberdaya penanganan pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran. Dari keenam usaha yang sudah dilakukan ataupun sedang berjalan berjalan tersebut, tingkat korupsi di Indonesia tidak significant Beli Free Spin turunnya.

Korupsi

OJK juga mengapresiasi dukungan Polri terhadap upaya OJK dalam menangani berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor jasa keuangan. “Polri dan OJK sudah melaksanakan MoU dan perjanjian kerjasamanya, mulai dari tukar menukar informasi sampai pemberian kesaksian ahli, asistensi dan sebagainya. Hal itulah yang perlu dieratkan dan dikembangkan sehingga jalinan kerja sama ini dapat mendukung suatu pemberantasan korupsi yang lebih baik.” kata Syahardiantono, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (23/9).

Menurutnya, hakim harus menggunakan lex specialis dalam melihat persoalan yang berlangsung. KUHAP harus memberikan pengecualian terhadap KUHPer mengenai gugatan yang ditolak akibat domisili, serta hakim diharapkan dapat memperluas wawasannya agar putusannya dapat digunakan sebagai preseden termasuk dalam hal pemulihan hak korban tindak pidana korupsi. Penggelapan ini merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, tetapi pada saat terjadi penggelapan, barang sudah berada pada pelaku tanpa melalui kejahatan atau melawan hukum. Selain itu, kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang barang tidak dikuasai pelaku secara melawan hukum. Dalam proses beracara, pelaku penggelapan akan ditangani di lingkungan Peradilan Umum, baik di Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. PRAYA, iNews.id – Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memeriksa mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Budi Septiani terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 1.000 ekor sapi.

Hal ini sejalan dengan pencanangan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan berbagai upaya, terutama dimulai pada diri sendiri dengan menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan prilaku koruptif. Dalam siaran persnya, Selasa (7/8) kemarin, Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak menjelaskan, perbuatan melawan hukum apa yang ditemukan oleh tim penyidik.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi virus yang sedemikian parah dan akut bahkan telah menyebar dibanyak sektor pemerintahan. Adanya korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang menduduki kekuasaan tertentu. Para koruptor bahkan tidak menunjukkan rasa malu dan takut saat dirinya ketahuan dan ditangkap melakukan hal tersebut. Banyak dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi seperti merusak kestabilan ekonomi dan keamanan Negara. Dampaknya juga terhadap hak-hak masyarakat dari Negara yang seharusnya tersalurkan menjadi tidak tercapai.

“Kepercayaan masyarakat tidak semata dibangun melalui peningkatan kinerja, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas pelayan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus senantiasa dipelihara sehingga masyarakat dan pencari keadilan merasakan kehadiran negara melalui Kejaksaan,” kata Jaksa Agung. Untuk menciptakan generasi antikorupsi, Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA. Program yang merupakan perwujudan Nawa Cita ke-8 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini sehingga tercipta generasi sadar hukum.